----------------------------------------------------GUGAT86.com. Surakarta. Ditemui di Keraton Surakarta Hadiningrat, salah satu putra Ndalem Sinuhun Pakoe Boewono (PB) XII Kasunanan Keraton Surakarta Hadiningrat, Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puger, disinggung masalah keberadaan Kasultanan Keraton Pajang, berujar singkat," Kalau masih mengaku sebagai warga NKRI, harus tahu sejarah. Berat lho, hukum dan konsekuensinya Jumeneng Noto, berdiri sebagai raja," papar GPH Puger.
Ditegaskan budayawan dari Keraton Surakarta Hadiningrat ini, untuk Jumeneng Noto, menobatkan diri sebagai raja, ada angger anggernya tata cara hukum adat tersendiri, kalau saat ini hukum pemerintah juga turut berperan. Artinya, hukum adat mewajibkan terlahir sebagai putra mahkota. Dari permaisuri bukan dari garwa ampil, atau selir. Kalau itu tidak ada, bisa adik kandungnya raja dan laki laki."Raja itu laki dan tidak boleh perempuan. Pasti putra mahkota," tandas GPH Puger.
Disinggung masalah keberadaan Kasultanan Keraton Pajang yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Tingalan Jumenengan, Selasa (3/3) ini, GPH Puger menyayangkan dengan peristiwa itu. Kalau untuk kegiatan kebudayaan dengan menggelar peninggalan sejarah Keraton Pajang, kegiatan apa saja, silakan. Hanya satu yang pantang dilakukan, Tingalan Jumenengan Kenaikan Tahta sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV.
Sebaiknya, masih menurut penuturan kakak kandung GKR Wandansari Koes Moertiyah MPd ini, Suradi yang menobatkan diri sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV Kasultanan Keraton Pajang, tidak perlu melakukan ritual Jumenengan. Cukup menggelar acara budaya adiluhung peninggalan sejarah Keraton Pajang. "Buktikan dulu secara adat, hukum pemerintah juga masyarakat jika Suradi itu masih mempunyai drat, keturunan Joko Tingkir," tandasnya.
Berdasarkan sejarah, kembali dipaparkan GPH Puger, Kerajaan Pajang sudah berakhir ratusan tahun silam bersamaan dengan runtuhnya Keraton Pajang dengan Sultan Hadiwijaya yang biasa dikenal sebagai Joko Tingkir. "Kalau saat ini berdiri Kerajaan Pajang, silakan dibuktikan dulu kebenaran sejarahnya, silsilah dari siapa leluhurnya. Tidak asal pengakuan tanpa ada data kebeneran sejarah. Sebenarnya, untuk apa to Jumeneng Noto kalau memang bukan raja?"
Apa yang disampaikan oleh GPH Puger, sama dengan yang disampaikan adik kandungnya GKR Wandansari Koes Moertiyah MPd, mempersilakan Yayasan Kasultanan Keraton Pajang untuk menggelar ritual sakral apa saja yang merupakan peninggalan sejarah Keraton Pajang. Hanya satu yang dilarang dengan tegas, untuk tidak menggelar Tingalan Jumenengan Kenaikan Tahta sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV Kasultanan Keraton Pajang.
Baik itu bukti yuridis hukum dari notaris Eret Hartanto serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkum HAM), bernomor AHU-2190- AHA 01.04 tahun 2011 yang ditandatangani Syafruddin SH MHum, hanya sebagai bukti nyata otentik secara hukum akan berdirinya Yayasan Kasultanan Keraton Pajang, bukan pengakuan hukum Suradi sebagai Raja di Keraton Pajang yang berdampingan dengan Petilasan Joko Tingkir itu."Sekali lagi, buktikan dulu Suradi merupakan drat, keturunan Joko Tingkir," papar GPH Puger sambil menambahkan, berat tanggung jawabnya sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV terhadap masyarakat. Berat lagi, kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi Akaryo Jagad, Allah SWT.
Mengapa demikian, masih menurut penuturan GPH Puger, berat konsekuensinya Jumeneng Noto Rojo yang merupakan pengemban perintah Ilahi. Artinya, raja itu setingkat dengan waliyullah. Memiliki pemahaman Agama Islam total dengan segala konsekwensinya. " Bukan hanya bisa berdakwah saja, melainkan konsisten dengan perintah dan larangan Ilahi. Bagaimana dengan Suradi yang mengaku sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV? Sumonggo saja!" Tandasnya. # Yan 1.
-----------868686-----------
Thanks for reading GPH Puger : Jumeneng Noto Jadi Raja Berat Tanggung jawabnya | Tags: Budaya Hukum
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
