Beratnya Bagi Penyelenggara Pemilu Pilkada Di Saat Pandemi Covid-19

Puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak, online dan elektronik memantau jalannya diskusi Pilkada Jawa Tengah 2020 secara serentak di Gedung Monumen Pers Solo. Foto : J4R.

---------------------------------------------------------------

GUGAT86.com. SURAKARTA.

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah suasana maraknya Wabah Virus Corona ( Covid-19), tentunya bisa dipastikan lagi, akan menuai banyak tantangan sekaligus hambatan bagi pemerintah, aparat keamanan dan penyelenggara Pemilu, agar tetap bisa terlaksana tanpa adanya risiko yang cukup berarti.

Utamanya, perlunya peneterarapan protokoler kesehatan yang mutlak harus diterapkan. Diharapkan agar Pilkada tidak menjadi penyebab munculnya klaster baru dalam kasus Covid-19, hingga kemungkinan turunnya tingkat partisipasi, maupun potensi pelanggaran aturan ke Pemiluan.

Masalah itu, mengemuka dalam diskusi secara virtual, telekonferens yang bertajuk "Pilkada Serentak Jateng 2020 Aman dan Bergembira Tanpa Provokasi", yang digelar secara online melalui aplikasi Zoom, Rabu (22/7). Di Jateng, pilkada serentak akan digelar di empat kota dan 17 kabupaten.

Diskusi yang digelar PWI Surakarta bersama Polda Jateng, KPU Provinsi Jateng dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menghadirkan empat pembicara. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Presidium Mafindo Anita Wahid, Ketua KPU Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat dan Pengamat Politik dan Hukum UNS Agus Riwanto.

Acara juga disiarkan secara live streaming di kanal Youtube PWI Surakarta. Sejumlah wartawan dari berbagai media, baik cetak, online, elektronik langsung turut mengikuti jalannya diskusi dari area Gedung Monumen Pers, Solo.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, pihak terkait akan diajak berkoordinasi untuk memastikan, bahwa penerapan protokoler kesehatan di saat Pandemi Covid-19 harus diterapkan dalam setiap tahapan pilkada.

"Polisi yang bertugas juga sudah dibekali 13 langkah penerapan protokol kesehatan. Dari memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, sukur handsanitizer dengan air mengalir, mengenakan pakaian lengan panjang, dan sebagainya. Sebelum menertibkan masyarakat, polisi harus tertib terlebih dahulu dalam menerapkan protokoler kesehatan Pandemi Covid-19,"tegasnya.

Untuk pengamanan Pilkada, Kapolda kembali menegaskan, setidaknya ada 14.575 personel yang telah siap untuk diterjunkan. Polda Jateng, ditambah backup 720 anggota Brimob. Mereka akan mem-back up pengamanan di seluruh 44.385 TPS di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada.

Dalam virtual saat itu, Presidium Mafindo, Anita Wahid menyoroti adanya masalah fenomena hoax yang selalu marak di setiap helatan Pilkada.

Dari penelusuran Mafindo, menjelang Pilkada 2018, produksi hoax tiap bulan selalu lebih dari 60 berita. Bahkan di bulan April mencapai 101 informasi palsu, sementara di Oktober sebanyak 111 informasi palsu. Lainnya di kisaran angka 70 hingga 80 berita palsu.

Ditegaskan Anita Wahid, Hoax sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Hanya saja, jika saat ini, dengan perkembangan jaman serba teknologi digital, hoax jadi lebih mudah disebar. Jangkauannyapun sangat luas dan cepat, biayanya juga murah. Tak jarang berisikan tentang black campaign, atau informasi yang menyerang sekaligus menyesatkan kepada pihak tertentu. Di Indonesia, isu agama, ras, ideologi paling banyak untuk materi hoax yang diunggah.

Di dunia politik, masih menurut penuturan Anita Wahid, hoax kerap digunakan sebagai sarana senjata ampuh untuk menyerang sekaligus menjatuhkan kubu lawan. Target utama dari penyebaran hoax, adalah masyarakat umum, yang akan menerima informasi-informasi palsu tersebut, hingga akhirnya mempercayai berita palsu yang disebarkan menjadi kebenaran.

"Dan pada akhirnya, karena informasi palsu yang terus menerus diterima, akan berubah menjadi kebencian. Masalah itu berlangsung tidak hanya sehari-dua hari saja, melainkan bisa berbulan-bulan lamanya. Bukan hanya itu saja, malahan bahkan juga bisa bertahun-tahun. Kita ketahui bersama, efek Pilpres 2014 masih berlangsung hingga sekarang," tuturnya.

Kembali Anita Wahid mengungkapkan, jika hoax terus menerus disebarkan dengan tujuan untuk terus saja memelihara kebencian, hingga menjadikan orang tidak mampu berpikir secara netral dan rasional. "Dampak parahnya karena termakan hoax, kita bisa kehilangan arah akan makna hidup bersama, persaudaraan menjadi semakin terkikis," tuturnya.

Untuk mengantisipasinya, Anita memiliki saran tersendiri, dimulai dari sekarang perlunya agar semua stakeholder bergandengan tangan, sinergi bekerjasama mencegah informasi palsu beredar luas di masyarakat. Perlunya hal ini diutamakan.

Sebagai misal, dikatakan lagi oleh Anita Wahid, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu, kudu bisa lebih cermat dalam mendengar info yang beredar di masyarakat. Jika menemukan indikasi hoax, segera lakukan klarifikasi. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut terlalu lama Sebab, hoax yang dibiarkan lebih dari empat jam tanpa klarifikasi, akan sangat susah untuk meluruskannya, dampaknya pasti akan lebih menyesatkan.

Peran Stakeholder, lanjut Anita Wahid, turut juga harus selalu mengingatkan masyarakat, bahwa pilkada hanya event sesaat. Yang lebih penting, adalah pascapilkada, bahwa kita semua bersaudara, tetap sedulur, tetap guyub, meskipun berbeda pilihan saat pesta demokrasi. " Hal ini sangat penting, agar pesta demokrasi tidak merusak hubungan antarmanusia, antar teman, saudara dan sebagainya. Harus bisa menjaga sisi kemanusiaan kita. Itu utama dan penting" imbuhnya.

Sedangkan Ketua KPU, Jateng Yulianto Sudrajat menegaskan, pihaknya terus menyosialisasikan terselenggaranya pesta demokrasi yang gembira tanpa dinodai hoax.

"Disini kita punya kultur adiluhing. Jangan sampai pemilu menjadi semakin liberal, semakin mengutamakan kelompok, golongan serta individu tersendiri sehingga proses kontestasi menjadi sangat gaduh, jangan sampai itu terjadi," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19, Yulianto menyebutkan, dalam hal ini tantangannya tentu sangat berat. Sebab, penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa menjalankan seluruh tahapan pilkada dengan nyaman, sehat dan selamat.

"Tidak boleh terlewatkan penerapan protokol kesehatan menjadi mutlak. KPU sudah mengeluarkan Peraturan KPU 6 / 2020 tentang pilkada di masa pandemi. Di situ mengatur seluruh tahapan yang harus mematuhi standar protokoler kesehatan," tandasnya.

KPU juga membangun rasa optimistis kepada masyarakat, bahwa Pilkada bisa dilaksanakan dengan aman, tanpa memunculkan kekhawatiran akan menjadi klaster baru kasus Covid1-19.

"Memang banyak penyesuaian. Misalnya nanti, rapat pleno terbuka hanya dihadiri pihak terkait dan disiarkan via medsos, agar masyarakat bisa menyaksikan. Kampanye juga ada penyesuaian, agar tidak menghadirkan kerumunan massa. Lebih memanfaatkan teknologi informasi. Debat paslon digelar dengan menyesuaikan situasi," urainya panjang lebar.

Sedangkan Pengamat Politik dan Hukum dari UNS, Agus Riwanto mengatakan, Covid-19 berpotensi memundurkan dan menyebabkan cacat demokrasi. Sebab, Covid-19 dengan beragam aspeknya mengganggu pelaksanaan praktik-praktik demokrasi.

"Ada banyak agenda demokrasi yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Anggaran pemilu juga berpotensi membengkak. Ini risiko dari tetap dijalankannya pesta demokrasi di tengah suasana Covid," ujarnya.

Salah satu tantangan terberat, adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, karena mereka takut untuk berkerumun, datang ke TPS untuk memberikan hak suara, ataupun terlibat dalam kegiatan lain terkait pemilu.

"Risiko lain dari pilkada di masa pandemi adalah kompetisi yang tidak fair. Ada kemungkinan penyalahgunaan bansos, kampanye yang tidak maksimal dan money politic makin tinggi. Maka di Pilkada 2020 ini, yang paling berpotensi menang itu incumbent,"pungkasnya. # J4R/ Yan 1.

---------081325995968-------

Thanks for reading Beratnya Bagi Penyelenggara Pemilu Pilkada Di Saat Pandemi Covid-19 | Tags: Politik Sosial