Bukan Darurat Militer Tapi Darurat Kepemimpinan

Ki Jliteng Suparman

GUGAT news.com

Masyarakat dihimbau bahkan ditekan agar tidak menyebar hoax maupun ungkapan lain yang menyebabkan kegaduhan. Ironisnya pihak pemerintah sendiri tidak pernah berhenti memproduksi statement yang memicu polemik bin kegaduhan.

Sebelumnya, Menko Marinves garang berucap akan tunjukkan data ke muka orang yang nggak percaya covid-19 terkendali, walau akhirnya harus tunjukkan ke muka sendiri.

Terbaru hangat terangkat dari tungku, pernyataan Menteri PMK bahwa walau tanpa declare kondisi sudah darurat militer. Selang detik, KSP bilang darurat kesehatan.

Pemerintah adalah pengelola kebijakan negara yang setiap statement yang keluar dari pihaknya menjadi panduan berpikir dan bertindak seluruh masyarakat.

Pemilik Pakeliran Kampung Sebelah

Maka sampai dibuat perangkat lembaga yang mengelola sistem komunikasi dan informasi, maksudnya agar produk komunikasi dan informasi dari pemerintah tersampaikan secara benar tidak berekses masalah.

Coba sekarang tanya, kemana kemenkominfo? Nganggur mendengkur, kan? Padahal posisinya sangat dibutuhkan di kala masyarakat memerlukan banyak informasi sebagai panduan menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi. Kemenkominfo nggak dipakai malah milih mbayarin buzzer, ya komunikasi dan informasi ambyar.

Banyak kementerian yang nganggur, sampai-sampai ada menteri yang lebih banyak waktu nonton sinetron di tengah rakyat sekarat oleh penyakit dan ancaman kelaparan.

Tetep Waspada Corona masih ada

Artinya, menghadapi badai masalah pandemi dan ekonomi ini pemerintah tidak mampu mengelola dan memfungsikan perangkat kerja secara optimal.

Ada yang bilang penugasan tidak berdasar korelasi masalah dan kompetensi kelembagaan melainkan kedekatan kekuasaan. Menteri yang dekat dengan penguasa diberi setumpuk pekerjaan, yang kurang dekat dengan penguasa dibiarkan nganggur mendengkur.

Maka tak aneh bila penanganan pandemi oleh pemerintah kacau balau karena tidak menjalani konsep manajemen sistematik melainkan manajemen suka-suka gua

Pejabat yang terpakai merasa terpercaya dan menggenggam otoritas lebih sehingga merasa dapat bersikap dan bertindak sesuai kemauannya. Maka yang terjadi sejumlah petinggi clemongan sendiri-sendiri hingga bikin bingung dan gaduh masyarakat.

Realitas yang menunjukkan bahwa pemerintah dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi saat ini minus konsep, minus konsolidasi, minus koordinasi. Realitas yang bermuara ke satu titik kesimpulan ketiadaan kepemimpinan.

So. Kondisi yang sedang berlangsung mengerikan ini bukan darurat militer melainkan darurat kepemimpinan.

Kengerian kondisi ini karena persebaran virus corona dan krisis ekonomi yang menghimpit kehidupan rakyat. Bukan karena kerusuhan yang mengancam eksistensi negara.

Pun kengerian ini bukan karena perangkat pemerintah lumpuh akibat bencana atau kerusuhan besar sehingga tak mampu bekerja, melainkan karena ketidakmampuan seorang pemimpin mengelola dan memfungsikan perangkat kerja secara optimal untuk mengatasi masalah.

Sebaiknya tarik statement darurat militer, kecuali Pak Menteri mengubahnya sebagai ramalan disertai catatan: apabila pemerintah gagal mengelola masalah. Atau Pak Menteri memang kepengin secepatnya darurat militer? Ya Ndak Tahu Kok Tanya Saya...