Pemerintah Atau Rakyat Yang Sulit Diatur...?

Dalang Ki Jliteng Suparman.

PEMERINTAH ATAU RAKYAT YANG SULIT DIATUR?

Oleh : Ki Jliteng Suparman.

Covid-19 varian delta mengagetkan. Speed penyebarannya demikian tinggi mengakibatkan angka terpapar dan kematian meningkat tajam membuat banyak negara kelabakan.

Indonesia tak luput disambangi varian Delta. Dan lagi-lagi rakyat yang sejak awal banyak menderita, dipersalahkan atas meledaknya kasus positif karena ketidakpatuhannya terhadap kebijakan pemerintah.

Benarkah rakyat Indonesia memang sulit diatur? Coba cek melalui jejak digital. Sedari awal masyarakat Indonesia sudah ancang-ancang. Di perkotaan, utamanya wilyah perkampungan, masyarakat bikin barikade di setiap gang masuk. Bukti kesadaran untuk memutus rantai penyebaran virus.

Waspada Corona masih ada

Sebaliknya justru sikap pemerintah sendiri yang menyepelekan. Presiden sendiri bilang nggak usah panik, Covid bisa disembuhkan. Belum-belum sudah mencanangkan new normal. Tak usah diurai satu per satu semua kiranya punya catatan bagaimana bentuk sikap dan tindakan pemerintah menyepelekan Corona dimaksud.

Seruan lockdown dari berbagai pihak menggema sejak awal. Para pakar epidemolog sejak dini juga banyak bicara. UU Kekarantinaan kesehatan tersedia. Tapi pemerintah terus muter-muter dengan beragam judul kebijakan yang tujuannya tiada lain menghindari tanggung jawab menjalani pasal undang-undang.

Artinya sejak awal pemerintah sendiri yang tidak patuh atas konsep menghadapi pandemi secara hukum (UU) maupun saintifik. Nyaris setiap keputusan kebijakan tidak dilandasi pertimbangan saintifik atau ilmiah tetapi lebih dilandasi pertimbangan politik. Sikap mendua antara memilih prioritas penyelamatan kesehatan dan ekonomi terus dipertontonkan. Pilihan orientasi lebih cenderung ke penyelamatan ekonomi yang ujungnya hanya melindungi kepentingan kapitalis.

Pada hematnya pemerintah memang tidak punya konsep dan gagal mengkonsolidasikan potensi guna mengatasi pandemi. Termutakhir kementerian keuangan mengeluhkan ego sektoral kementerian.

Pun pemerintah jauh dari kejujuran dan obyektivitas. Seorang anggota DPR RI saat RDP dengan Menkumham mempertanyakan mengalirnya TKA China yang masuk ke bandara setiap dinihari, yang selama ini terus mencoba ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Pemerintah lupa bahwa telah mengijinkan ratusan warga India menggunakan pesawat carteran masuk ke Indonesia melalui bandara Soetta, yang diyakini banyak pihak sebagai awal pembawa varian Delta.

Curhat Menkeu menjadi sinyal bahwa memang tidak ada sinergi di kabinet. Ketiadaan sinergi artinya tidak ada konsolidasi. Tak adanya konsolidasi bisa jadi memang karena tidak ada konsep. Tak ada konsep, tak ada konsolidasi, tak ada sinergi maka kesimpulan puncaknya karena tak ada kepemimpininan atau leadership. Presiden kemana?

Tak ada konsep, bahkan UU diakali, koruptif, banyak berbohong, kepentingan dasar rakyat tak terlindungi, pasal mana yang membuat rakyat harus percaya ke pemerintah kemudian patuh kebijakan?

Belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki segalanya demi keselamatan rakyat dan negara. Jika memang tidak mampu ya sebaiknya kibarkan bendera putih.

Eh, putih apa hitam, ya? Di Malaysia banyak warganya pada ngibarkan bendera hitam simbol menuntut Perdana Menteri mundur karena dianggap gagal menangani pandemi.

Ki Jlitheng Suparman.