Kriminalisasi Petani Sawit Di Polres Kampar Ujian Bagi Visi Presisi Polri

GUGAT news.com. JAKARTA.

Dua minggu terakhir publik dikejutkan berbagai peristiwa di tubuh kepolisian. Berbagai kasus menggambarkan bahwa visi PRESISI yang menjadi corak kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, belum sepenuhnya dipedomani oleh jajaran kepolisian,

Demikian antara lain disampaikan Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute, melalui pesan seluler, di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

“Hal inilah yang belum sepenuhnya dipedomani oleh jajaran kepolisian, khususnya di tingkat Polres dan Polsek,” terang Bonar Tigor Naipospos.

*Bonar Tigor Naipospos,* Wakil Ketua SETARA Institute

Peristiwa terkait Brigjen Junior Tumilaar, #PercumaLaporPolisi, kasus pedagang perempuan dipukul preman dan menjadi tersangka di Deli Serdang, pembiaran mafia tambang di Sulawesi Utara yang menewaskan warga, papar Bonar Tigor, adalah beberapa kasus yang telah menggenapi berbagai peristiwa sebelumnya. “Utamanya terkait praktik kriminalisasi,” tegasnya.

Visi Presisi, menurutnya, adalah gambaran dari tekad Polri untuk melakukan predictive policing yang responsible, transparan dan berkeadilan . Visi tersebut salah satunya diturunkan dalam bentuk pengutamaan restorative justice dalam penanganan perkara pidana tertentu.

“Kecuali terkait mafia tambang PT BDL, pada tiga peristiwa lainnya, Mabes Polri telah sigap mengambil langkah konstruktif dengan memberikan perhatian serius dan mengambil alih penanganannya,” ujarnya.

*Kasus Petani Sawit di Polres Kampar Riau*

Visi Presisi Polri kembali mengalami ujian dalam kasus kriminalisasi Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan 2 orang petani Sawit di Polres Kampar, Riau.

Kasus ini, terang Bonar Tigor, menimpa rakyat yang sedang memperjuangkan hak-hak 997 petani atas tanah yang diduga dirampas oleh perusahaan swasta dan melepas jerat atas utang 150 milyar. “Dampak dari kredit pembukaan kebun yang dikelola oknum PTPN V secara tidak akuntabel di masa lalu,” ujarnya.

Polres Kampar, ujarnya, seakan menutup mata atas perusahaan swasta yang beroperasi tanpa izin. PT Langgam Harmuni yang diduga merampas 390 hektar tanah petani berlokasi di pinggir kota dan bisa ditempuh lebih kurang 30 menit dari Mapolda Riau.

“Tapi jajaran Polda Riau dan Polres Kampar membiarkan perusahaan ini beroperasi selama lebih dari 15 tahun tanpa izin usaha perkebunan, yang jelas menghilangkan potensi pajak dan pendapatan Negara,” ujar Bonar Tigar.

Perusahaan perkebunan tanpa izin tersebut juga merupakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 (1) dan Pasal 105 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang seharusnya bisa ditindak tanpa aduan.

“PT. Langgam Harmuni bahkan baru mengurus izin lingkungan pada September 2021 dan juga ditunda pengesahannya karena penolakan masyarakat karena status lahan kebun yang tidak clear,” terang Bonar.

Tidak adanya izin usaha perkebunan, kata Bonar, patut diduga ada masalah di lahan itu, yang terus coba dihilangkan dan ditutupi dengan berjalannya waktu (buying time).

Padahal dengan menyembunyikan dugaan kejahatan dengan memanfaatkan ketentuan daluarsa, justru menimbulkan kejahatan-kejahatan lanjutan lain yang berdampak pada korban yang lemah,” ungkapnya.

Alih-alih menjalankan visi PRESISI Polri dan mematuhi perintah Jokowi terkait mafia tanah, jajaran Polres Kampar justru membabi buta membela PT. Langgam Harmuni dengan mengkriminalisasi petani dengan kasus yang sarat rekayasa.

Makanku Makanan Sehat Siap Saji Masa Kini Solusi Di Saat Pandemi Covid-19

Polres Kampar, kata Bonar, membangkang perintah Kapolri untuk mengutamakan restorative justice atau keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus kemasyarakatan termasuk soal sengketa lahan berkelanjutan.

“Menghentikan kriminalisasi atas Ketua Koperasi dan 2 orang petani adalah ujian lanjutan bagi visi Presisi Polri,” ujar Bonar Tigor Naipospos menutup./*** Eddie Karsito